Gubernur Lemhanas Merespon Trend Perubahan Politik Global*

20/05/2017 01:27  News

Gubernur Lemhanas Merespon Trend Perubahan Politik Global*
 
*Lemhanas, Jakarta--* Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen (Purn.) Agus Widjojo menyampaikan pidato sambutan dalam acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF), (Jum’at/19/05/2017). Dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta ini ia menyinggung mengenai urgensi didirikannya Lemhanas pada tanggal 20 Mei 1965. Pendirian Lemhanas didirikan karena kebutuhan akan studi geopolitik. 
 
Agus mengatakan Lemhanas merupakan sebuah lembaga yang memberikan perhatian dalam mempelajari dan memahami geopolitik nasional, regional, maupun global dalam pelaksanaan pendirian kader pimpinan tingkat nasional maupun pengkajian strategis ketahanan nasional. Selama 52 tahun berkiprah menurutnya, Lemhanas RI telah berhasil memiliki capaian capaian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. 
 
Trend perubahan geopolitik global mempengaruhi ketahanan nasional suatu bangsa dalam aspek keamanan global, ekonomi, politik, terorisme, radikalisme, dan pengungsi. Olehkarena itu menurut Agus dibutuhkan selalu kajian strategis geopolitik untuk mengembangkan gagasan utama akan kepedulian terhadap kondisi nasional untuk mengembangkan doktrin ketahanan nasional dan wawasan nasional.
 
“Kenali dirimu, kenali negaramu, kenalilah pulau-pulaumu, kenalilah tanah airmu, ciptakanlah strategi untuk pembangunan dan strategi untuk pertahanan berdasarkan kepada kondisi geopolitikmu,” ujar  Agus. Karena menurutnya Situasi Geopolitik Internasional sangat erat kaitannya dengan kondisi nasional saat ini dan di masa yang akan datang.
 
Ia menjelaskan, ketahanan nasional ialah respon suatu negara terhadap tantangan, halangan, ataupun ancaman. Menurutnya banyak perubahan geopolitik terjadi yang bergerak secara dinamis dan tidak terprediksi, dapat membawa kekagetan. “Banyak perubahan terjadi di berbagai tempat. Karena itu lah Lemhanas akan selalu menjadi garda terdepan mengkaji berbagai tantangan dan acaman terhadap pertahanan dan keamanan nasional” kata Agus. 
 
Lebih lanjut lagi mantan Deputi Unit Kerja Presiden Untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) ini menjawab pertanyaan sejumlah wartawan terkait dengan radikalisme Islam pasca berakhirnya Pilkada DKI. “Kita belum selesai transisi demokrasi. Transisi demokrasi akan berhasil apabila semua orang percaya kepada kaidah demokrasi. Masih banyak masyarakat kita yang percaya bahwa dapat mencari solusi di luar kaidah demokrasi. Hal tersebut sangat berpengaruh” kata Agus.
 
Menurutnya terkait dengan masalah radikalisme terjadi karena undang-undang belum dapat mendefinisikan dengan lebih spesifik masalah bagaimana yang melanggar dan bagaimana yang tidak. “Undang-undang itu harus didefinisikan dan terukur. Bagaimana seseorang itu melanggar undang-undang” ujar Agus. Hal ini menurutnya penting, sebab supremasi hukum harus ditegakkan untuk menghadapi masalah radikalisme. 
 
Melalui Jakarta Geopolitical Forum Agus mengungkapkan harapannya Indonesia dapat memiliki kajian yang komprehensif dalam merespon berbagai perkembangan lingkungan strategis dunia karena mendapatkan insight dari 22 pembicara kompeten yang terdiri dari 17 pembicara luar negeri dari Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Tiongkok, Jepang, Australia, Austria, Inggris, Turki, Singapura, Perancis, Mesir, dan 5 pembicara dalam negeri agar siap menghadapi tantangan dan ancaman dari pengaruh situasi geopolitik Internasional.

Bagikan:


Didukung oleh